Ini Dia Kendala Nelayan Aceh

Aceh memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan laut. Persediaan ikan dengan berbagai jenisnya di lautan Aceh melimpah. Semangat menangkap ikan di kalangan nelayan Aceh juga sangat tinggi. Ini bermakna sektor perikanan laut dapat dijadikan sebagai sektor andalan dalam menciptakan kemakmuran rakyat.

Akan tetapi, nelayan masih menghadapi kendala dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga cita-cita tercipta terwujudnya nelayan profesional dan sejahtera masih jauh dari harapan. Dari amatan Tabangun Aceh selama dua hari (3-4 Juni 2013) ke lintas utara dan timur pesisir Aceh, terdeteksi sejumlah kendala yang sejatinya perlu segera ditangani oleh instansi-instansi terkait di Aceh.

1.      Kuala dangkal

Fenomena ini terdapat di PPI Peudada dan PPI Kuala Idi Reyeuk. Kapal-kapal ukuran besar tidak bisa masuk ke dermaga. Bahkan saat musim air surut, kapal harus berhati-hati masuk kuala karena dapat terkena dasar kuala. Khusus di PPI Idi pernah dilakukan pengerukan, namun masih tetap dangkal. Nelayan setempat menyarankan agar dilakukan penyedotan dasar kuala dengan menggunakan peralatan modern.

2.      Tidak ada tempat parkir

Di PPI Peudada, kapal-kapal nelayan diparkir di muara sungai. Kondisi ini sangat rawan hanyut dan rusak saat banjir datang.

3.      Harga ikan tidak stabil

Ikan tidak ada harga standar dan sering anjlok. Standarisasi ikan dipandang perlu agar nelayan merasa dihargai.

4.      Tidak ada cold storage

Pelabuhan-pelabuhan ikan di Aceh tidak memiliki tempat penyimpanan ikan, sehingga ketika harganya anjlok ikan sering diobral, bahkan terbuang. Ikan-ikan dari Aceh dikirim ke Medan dan kemudian sebagiannya didistribusikan kembali untuk dikonsumsi warga Aceh. Ironis! Namun, khusus di PPI Kuala Idi saat ini sedang dibangun cold storage oleh pengusaha setempat, dan sang pengusaha berjanji akan menciptakan kestabilan harga.

5.      Tidak ada industri pengolah

Aceh yang memiliki stok ikan melimpah tidak memiliki industri pengolahan ikan seperti ikan kaleng, kerupuk, snack dan sebagainya. Ikan-ikan Aceh dikirim ke Medan untuk diolah yang selanjutnya dikirim ulang untuk dikonsumsi oleh orang Aceh.

6.      Tidak ada pabrik es

PPI Idi yang merupakan PPI terbesar di Aceh belum memiliki pabrik es, apalagi PPI-PPI lain di Aceh. Nelayan di PPI Idi membeli es yang dipasok dari Kota Langsa yang harganya lebih mahal karena diangkut dari tempat yang jauh.

7.      Persediaan BBM tidak cukup

Nelayan Kuala Idi selalu mengeluhkan tidak adanya pasokan solar untuk kapal. Syamsuddin, salah seorang pemasok solar ke PPI Kuala Idi, menyebutkan, pihak Pertamina memang membatasinya sehingga kebutuhan nelayan hanya cukup untuk setengah bulan. “Kami sudah beberapa kali menyakinkan Pertamina agar menambah kuota solar untuk nelayan Kuala Idi, namun belum mendapat respon positif sehingga nelayan tetap kesulitan dalam mencari nafkah,” kata Syamsuddin.

8.      Perlakuan diskriminatif di luar Aceh

Nelayan Aceh mengaku diperlakukan diskriminatif di Pelabuhan Belawan. Kapal-kapal nelayan dari Aceh sering mendapat kesulitan untuk merapat dan membongkar ikannya di Pelabuhan Belawan. Padahal harga ikan disana jauh lebih tinggi dan stabil. “Kami dihalau oleh patroli laut di sana yang seakan kami berasal dari negara lain. Padaha di Kuala Idi kami memperlakukan semua nelayan Indonesia dengan adil,” keluh seorang nelayan di Kuala Idi.

9.      Sulit mendapat izin melaut

Hasil investigasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyebutkan, selama ini nelayan sering kesulitan dalam mengurus surat izin melaut. “Nelayan dengan kapal kecil hanya memakai surat izin sementara dari Syahbandar dengan biaya Rp. 300.000 untuk 3 bulan. Sementara untuk kapal tangkap ukuran 7 GT ke atas harus mendapat izin dari provinsi,” ungkap Safaruddin, Direktur YARA, kepada Tabangun Aceh.

10.  Tidak ada Jamsostek

Nelayan-nelayan di Aceh belum terjamin masa depannya, kesehatannya bahkan keselamatannya. “Seharusnya pihak tauke boat mengurus jaminan sosial tenaga kerja kepada nelayan yang bekerja padanya, karena nelayan itu telah menjadi pekerja tetap di sana. Kami akan terus menyuarakan perlunya Jamsostek kepada nelayan sampai mereka merasa diperlakukan secara adil serta harkat dan martabat nelayan terangkat di masa mendatang,” kata Safaruddin, SH, Direktur YARA.

11.      Sulitnya mendapat bantuan modal dari perbankan.

Selain bunga terlalu tinggi, nelayan juga mengeluhkan tidak adanya benda yang dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman.[hasan basri m nur]

Dimuat Tabloid Tabangun Aceh, edisi Juni 2013.