Menata SDM Pemuda, Menuju Aceh Mandiri

Saat ini banyak pemuda yang menjadi pengeluh, tidak kreatif dan tidak partisipatif. Ini terlihat hampir di semua tempat. Banyak pemuda yang hanya duduk dan berpangku tangan di teras meunasah, di posko-posko liar yang didirikan di persimpangan jalan ….

Oleh    :  HASAN BASRI M.NUR

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta) merupakan tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan RI. Para pemuda dari berbagai daerah jajahan Belanda memberikan kontribusi besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kini, 86 tahun deklarasi Sumpah Pemuda telah berlalu dan hampir 70 tahun Indonesia memperoleh kemerdekaan, namun kondisi para pemuda di negeri ini masih saja mengkhawatirkan. Fenomena pengangguran, kalah saing hingga pelaku kriminalitas di kalangan pemuda, termasuk di Aceh, menjadi problema tersendiri yang mesti dicari solusi.

Pemuda adalah aset masa depan bangsa. Mereka mempunyai peran strategis dalam penentuan keberhasilan pembangunan. Adalah sunnatullah (hukum Allah) bahwa manusia akan terus meregenerasi di muka bumi. Pemimpin yang sekarang berkuasa adalah anak-anak dan pemuda pada masa lampau. Ini artinya kesalahan dalam menata sumber daya manusia (SDM) anak-anak dan pemuda pada saat ini akan berakibat pada kegagalan dalam meraih kejayaan pada masa mendatang.

Saat ini banyak pemuda yang menjadi pengeluh, tidak kreatif dan tidak partisipatif. Fenomena ini terlihat hampir di semua tempat. Banyak pemuda yang hanya duduk dan berpangku tangan di teras meunasah, di posko-posko liar yang didirikan di persimpangan jalan serta banyak pula yang menghabiskan waktu di warung kopi sambil melalaikan diri dengan permainan (game), domino (peh batee) dan lain-lain. Pemandangan seperti ini terjadi dari pagi, siang hingga malam hari.

Mereka berpotensi menjadi “bom waktu” yang suatu waktu siap menciptakan instabilitas sosial dan politik oleh tindakan-tindakan tak terkontrol. Mereka sangat mudah ditumpangi oleh kelompok tertentu untuk menggoyang stabilitas negeri, baik dengan menggunakan isu agama, isu sosial dan isu politik.

Sebagai makhluk hidup, mereka membutuhkan biaya operasional untuk menjalani rutinitasnya. Sementara perilaku mereka sebagai penganggur dan pemalas sangat tidak produktif dalam kacamata pembangunan. Keberadaan kelompok ini ikut berpartisipasi dalam menciptakan jumlah penduduk miskin. Padahal kemiskinan, kata Rasulullah SAW, sangat dekat dengan kejahatan. Itulah sebabnya beberapa daerah di Aceh –seperti Pidie– melarang keras para pemuda yang tidak mempunyai kerja untuk menetap di kampungnya. Mereka “dihipnotis” untuk merantau sejauh-jauhnya agar tertantang dalam mengisi perutnya dari hasil keringatnya sendiri.

Catatan untuk LPSDM

Pasca-MoU Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh mempunyai kesempatan untuk memacu pembangunan dan mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat konflik kronis selama puluhan tahun (1976-2005). Kompensasi berdamai dengan RI, Aceh mendapatkan beberapa hak istimewa. Diantaranya adalah “sedekah” dana otonomi khusus (otsus) selama 20 tahun sejak 2008 – 2027. Sejak 2008, Aceh telah menerima alokasi dana otsus antara Rp 3,5 – 14 triliun setiap tahunnya. Sebuah angka fenomenal untuk memacu pembangunan daerah.

Dana otsus ini diamanatkan agar digunakan sebaik-baiknya untuk mempercepat laju ekonomi Aceh. Selain harus digunakan untuk membangun infrastruktur besar dan berdampak ekonomi jangka panjang, dana ini diamanahkan untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing serta untuk melahirkan agen-agen pembangunan pada masa mendatang. Pemerintah Aceh menerjemahkan poin ini dengan membuat program bantuan biaya pendidikan anak yatim dan beasiswa siswa S1, S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.

Setiap tahun, Pemerintah Aceh mengucurkan uang sekitar Rp 100 miliar untuk mendanai pendidikan anak-anak Aceh. Lalu, apakah program ini sudah tepat sasaran dan apakah semua kelompok pemuda mendapatkan manfaat dari program ini? Penulis hendak membuat beberapa catatan agar dana otsus jatah pendidikan ini berdampak jangka panjang, mampu mengurangi pengangguran serta menjadi faktor pendorong bagi lahirnya aktor-aktor pemimpin baru yang visioner di Aceh masa mendatang.

Pertama, Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh perlu membuat pemetaan kebutuhan sarjana untuk membangun Aceh agar pada saatnya nanti menjadi daerah yang mandiri dan mampu melepaskan diri dari ketergantungan pada Sumatera Utara. Misalnya berapa banyak sarjana peternakan yang dibutuhkan untuk menggerakkan sektor peternakan agar telur dan ayam potong tak lagi dipasok dari Medan dan seterusnya. Peta kebutuhan SDM dan lembaga yang tepat untuk melatih putra-putri Aceh mesti dikantongi dan kemudian dipermanenkan dalam blue print SDM agar semua kegiatan pengembangan SDM terarah, terukur dan mengikat. Jika tidak, maka uang triliunan rupiah dalam jangka 20 tahun akan terbuang percuma, dan ini akan menjadi bahan tertawaan pihak luar.

Kedua, selama ini beasiswa pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah lancar bahasa Inggris. Sementara pemuda Aceh yang mempunyai bakat dan pengalaman di bidang tertentu tetapi tidak fasih berbahasa Inggris tidak mendapatkan peluang ini. Maka, ada baiknya LPSDM menyiasati situasi ini dengan cara memfasilitasi mereka untuk belajar bahasa Inggris agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Tatkala mereka sudah fasih berbahasa Inggris, maka tanpa disediakan beasiswa oleh LPSM pun mereka akan mampu mencari sumber-sumber beasiswa lain yang lazim ditawarkan oleh negara-negara maju.

Ketiga, sesuai dengan namanya, LPSDM diharapkan tak hanya mengembangkan SDM anak-anak Aceh di sektor pendidikan formal, melainkan perlu juga melakukan pemetaan kondisi pemuda berbakat tapi masih menganggur untuk kemudian diberi kesempatan ikut dalam pelatihan-pelatihan praktis agar mereka terampil, berdaya saing dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang sesuai bakat dan keterampilannya. Selama ini kegiatan seperti ini tampak luput dari aksi LPSDM. Sebaliknya ia sudah mulai diperkenalkan oleh KNPI Aceh dengan memfasilitasi pelatihan praktis di bidang pertukangan dan elektronik kepada para pemuda Aceh yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi mempunyai bakat. Jika diperlukan kepada alumni perlatihan ini disediakan pinjaman modal agar mereka bisa membuka usaha sendiri yang dari situ nantinya akan terserap tenaga kerja baru untuk mengurangi beban pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Itulah tiga catatan penting yang patut dipertimbangkan oleh semua lembaga yang bergerak dalam membangun SDM generasi muda Aceh sehingga diharapkan dalam tempo 5 sampai 10 tahun ke depan sebelum dana otsus habis, Aceh sudah siap tinggal landas menuju daerah yang makmur, sejahtera dan mandiri sebagaimana cita-cita negeri idaman dalam Alquran; baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.

Arah kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masa depan Aceh ada di tangan pemimpin saat ini dalam merancang program bagi pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Semoga Pemerintah Aceh dan semua stakeholder bertindak cepat dalam membenahi program yang benefeceries-nya para pemuda agar cita-cita mewujudkan Aceh yang mandiri mudah digapai. Semoga!

Banda Aceh, 27 Oktober 2014

Dimuat rubrik opini Harian Serambi Indonesia Banda Aceh, Selasa 28 Oktober 2014

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s