Mengendalikan Primordialisme dalam Ranah Politik

Akhirnya, selaku anggota DPD-RI yang mewakili rakyat Aceh pada periode 2014-2019, saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam karya Hasan Basri M. Nur. Buku ini patut menjadi bacaan bagi politisi Aceh dan Indonesia untuk memperluas wawasan tentang bahaya primordialisme dan nepotisme sehingga mampu mengendalikan nafsu individu, keluarga dan kelompok dalam menjalankan amanah rakyat. Semoga!

Oleh : Sudirman (Haji Uma)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[1] “primordial” bermakna: 1).Termasuk dalam bentuk atau tingkatan yang paling awal; 2).Paling dasar. Sedangkan kata “primordialisme” mempunyai makna “perasaan kesukuan yang berlebihan”. Sementara menurut wikipedia[2], “primordialisme” adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh pada hal-hal yang dibawa seseorang sejak ia kecil, baik mengenai tradisi (kebiasaan), adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

Melihat pengertian di atas tentang penekanan primordial pada paham sempit yang berpegang teguh pada segala sesuatu yang dilihat sejak masa kecil, maka banyak perilaku lain yang dapat dimasukkan dalam kategori primordial. Nepotisme yaitu paham dan tindakan yang mengutamakan sanak saudara dalam pemerintahan termasuk bagian dari primordialisme. Seseorang yang berpaham primordial cenderung menempatkan orang-orang yang dikenal di lingkungan keluarganya sejak kecil untuk masuk dalam pemerintahan dan tidak berdasarkan pikiran objektif.

Dikisahkan, para penguasa Mesir kuno zaman Firaun, pihak kerajaan menerapkan kebijakan “incest” (perkawinan sedarah) untuk menjaga agar lingkaran istana terbebas dari pengaruh pihak lain selain keluarga. Incest adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih memiliki hubungan darah sangat dekat. Misalnya, seorang kakak (abang) melakukan perkawinan dengan adik kandungnya yang perempuan dan sebaliknya. Perilaku incest dianggap sengat tabu dan terlarang secara universal, kecuali pada masa Nabi Adam as.

Adanya hubungan perkawinan sedarah pada masa Nabi Adam dapat dimaklumi, mengingat Adam adalah manusia pertama dan anak-anaknya adalah generasi awal umat manusia. Tapi Adam melarang perkawinan anak-anaknya yang berasal dari kandungan yang sama (pasangan kembar). Adam memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan perkawinan silang dengan saudara bukan kembar.

Lalu, pada masa rasul-rasul berikutnya, ketika manusia semakin berkembang, perilaku kawin sedarah dilarang. Dalam agama Islam, bahkan ada dalil Alquran yang secara tegas melarang manusia melakukan incest. Perkawinan sedarah secara medis terbukti tidak baik. Perilaku ini akan melahirkan generasi yang lembah, bahkan terkadang caat fisik dan mental.

Pelarangan incest setidaknya mengandung dua pesan. Pertama, manusia harus mampu merangkul manusia lainnya yang jauh untuk secara bersama-sama menjalankan fungsi khalifah (pemimpin) di muka bumi. Menjalankan fungsi khalifah secara bersama-bersama dengan orang-orang yang berada di luar kelompoknya diyakini akan menimbuklan efek positif berupa percepatan pembangunan dalam menggapai kesejahteraan universal. Kedua, generasi manusia pelanjut Adam haruslah menjadi generasi kuat yang semakin hari semakin maju peradabannya, dan incest terbukti secara medis tidak baik bagi keberlanjutan peradaban manusia.

Naluri Primordial

Adalah sunnatullah, setiap manusia memiliki naluri untuk selalu dekat dengan orang-orang yang sudah dikenal di lingkungannya sejak ia masih kecil. Anggota keluarga yang merupakan sosok pertama manusia yang dikenal telah menanamkan jasa bagi kelangsungan kehidupan dan karir anggota keluarga lainnya. Begitu juga sahabat-sahabat yang telah dikenal sejak awal dalam sebuah persahabatan dan perkumpulan tertentu.

Pada dasarnya, naluri primordial dimiliki setiap manusia. Untuk itu, ia harus mampu dikendalikan agar tidak menyebabkan kehancuran negara. Tidak terlarang bagi seseorang untuk tetap menjaga sikap primordial. Akan tetapi, seseorang harus mampu memilah-milah kedudukan dan fungsinya. Ketika kedudukan dan fungsinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, maka ia seyogianya memiliki perasaan primordial. Begitu juga ketika seseorang berada dalam kedudukan sebagai anggota keluarga tertentu, niscaya ia perlu mengorbankan diri dan kekayaan pribadinya untuk kepentingan kesejahteraan masa depan keluarganya.

Sebaliknya, tatkala seseorang mempunyai kedudukan sebagai pejabat publik, maka dia mesti menjalankan fungsinya sebagai pemegang amanah rakyat, dia mesti mampu mengelola naluri primordial dengan mengesampingkan pengaruh kelompok dan keluarganya dalam ranah publik atau politik. Tatkala seseorang terpilih sebagai wakil rakyat dalam menjalankan amanah pemerintahan, baik di jabatan eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala dinas) maupun legislatif (anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRA, DPRK), maka dia mesti berpikir lebih besar sesuai amanah dan tanggungjawab. Semua pejabat publik harus mampu memainkan tugas dan fungsinya sesuai mandat yang diberikan rakyat, tidak lagi berpikir sempit untuk kepentingan kelompoknya dan keluarganya.

Presiden Jokowi tidak dibenarkan hanya memikirkan dan memfokuskan pembangunan di Solo dan Jawa Tengah karena ia berasal dari sana. Gubernur Aceh Zaini Abdullah harus mampu mewujudkan pembangunan secara merata untuk seluruh Aceh mulai dari Singkil hingga Tamiang, walau ia berasal dari Beureuneun, Pidie. Presiden, gubernur dan pejabat publik lainnya harus mampu mengendalikan diri agar tidak terpengaruh oleh para “pembisik” yang hendak meraup keuntungan pribadi dan kelompok atas uang dan fasilitas publik yang sedang dikuasai. Primordialisme yang merupakan bagian dari naluri manusia harus mampu dikendalikan ketika seseorang berada dalam kedudukan dan fungsi mewakili rakyat dalam menjalankan kelangsungan pemerintahan. Disinilah kearifan dan keadilan seorang pemimpin diuji.

Periku primordial dan nepotis cenderung akan menggiring manusia pada sikap buruk lainnya, yaitu terjadinya pesekongkolan alias kolusi, dan kolusi biasanya akan menjerumuskan penguasa pada praktik korupsi (KKN). KKN menjadi lingkaran setan yang sulit dipisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Kisah nepotisme pada masa Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan sangat dipengaruhi oleh para pembisik yang berasal dari orang-orang dekatnya dari klan Bani Umayyah seperti Marwan bin Hakam. Kisah kepemimpinan ‘Utsman berakhir dengan cara tak baik, yaitu demonstrasi rakyat yang berujung pada wafatnya Sang Khalifah yang saat itu berusai 82 tahun.

Begitu juga kehancuran Republik Indoneisa di akhir kekuasaan masa Orde Baru (1967-1998) di bawah kendali Presiden Soeharto dipicu oleh perilaku KKN. Soeharto yang bekuasa dalam rentang waktu sangat lama tak mampu mengendalikan pemerintahan dari pengaruh orang-orang dekatnya ketika usianya sudah mendekati uzur. Dia memberikan prioritas dan fasilitas negara kepada orang-orang dekatnya, baik yang mempunyai hubungan darah (nepotisme) maupun orang-orang dekat lainnya (primordialisme) sehingga menjerumuskan negara pada jurang kehancuran akibat maraknya KKN di lingkaran penguasa. Rakyat pun marah dan melakukan demonstrasi massal pada awal tahun 1998 yang kemudian menjatuhkan nama besar Soeharto dalam pemerintahan sehingga kekuasaannya tidak husnul khatimah (happy ending), walau dia sudah memimpin selama 32 tahun. Begitulah kalau rakyat sudah “bicara” dan sejatinya ia perlu dideteksi untuk diantisipasi sejak dini.

Kisah-kisah masa lampau, baik kisah keberhasilan maupun kisah kegagalan, mesti dijadikan sebagai pelajaran oleh para pemimpin berikutnya. Kejadian yang menimpa Khalifah ‘Utsman dalam dunia Islam dan juga akhir tragis yang dihadapi Presiden Soeharto mesti sering dibaca dan direnungi oleh para pejabat Indonesia, dan Aceh khususnya. Aceh yang saat ini dipimpin oleh duet dr. H. Zaini Abdullah dan Tgk. H. Muzakir Manaf diharapkan mampu membebaskan diri dari primordialisme dan nepotisme, sehingga cita-cita pembangunan berupa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh sesuai teritori yang dipimpin akan terwujud.

Akhirnya, selaku anggota DPD-RI yang mewakili rakyat Aceh pada periode 2014-2019, saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam karya Hasan Basri M. Nur. Buku ini patut menjadi bacaan bagi politisi Aceh dan Indonesia untuk memperluas wawasan tentang bahaya primordialisme dan nepotisme sehingga mampu mengendalikan nafsu individu, keluarga dan kelompok dalam menjalankan amanah rakyat. Semoga!

Senanyan, 14 April 2015

Sudirman (Haji Uma)

Anggota DPD-RI Periode 2014-2019

Email: sudriman.h.uma@gmail.com

[1] Kbbi.web.id/primordial, diakses pada 11 April 2015.
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Primordialisme, diakses pada 11 April 2015
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s