Islam Adikuasa Dunia di Masa Umar bin Khattab

Galeri

Galeri ini berisi 1 foto.

Oleh :  HASAN BASRI M NUR Bizantium dan Persia adalah dua negara super power yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Sebagian wilayah jajahan Bizantium seperti Palestina dan Suriah ditaklukkan oleh Umar. Ini artinya adikuasa Bizantium telah dilemahkan oleh Umar. … Baca lebih lanjut

Mengendalikan Primordialisme dalam Ranah Politik

Galeri

Galeri ini berisi 1 foto.

Akhirnya, selaku anggota DPD-RI yang mewakili rakyat Aceh pada periode 2014-2019, saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam karya Hasan Basri M. Nur. Buku ini patut menjadi bacaan bagi politisi Aceh dan Indonesia untuk memperluas wawasan … Baca lebih lanjut

Menata SDM Pemuda, Menuju Aceh Mandiri

Galeri

Galeri ini berisi 1 foto.

Saat ini banyak pemuda yang menjadi pengeluh, tidak kreatif dan tidak partisipatif. Ini terlihat hampir di semua tempat. Banyak pemuda yang hanya duduk dan berpangku tangan di teras meunasah, di posko-posko liar yang didirikan di persimpangan jalan …. Oleh    :  HASAN … Baca lebih lanjut

Aceh bukan Bagian NKRI?

Kalau Gubernur Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat, maka lain lagi cerita yang dihadapi kecil. Rakyat Aceh merasakan perlakukan kasar dan diskriminatif oleh “negara tetangga”, Sumatera Utara, Indonesia.

Oleh : HASAN BASRI M.NUR

Sekilas pernyataan Aceh bukan bagian NKRI terkesan mengada-ada. Sebab semua orang tahu bahwa Aceh pernah menjadi daerah modal bagi kemerdekaan RI. Dalam proses kelahiran RI, rakyat Aceh mengorbankan segala-galanya, mulai tenaga, pikiran hingga harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika posisi NKRI mulai mapan, perlakuan elite negara terhadap Aceh dinilai tidak setara dengan pengorbanan Aceh. Aceh berkali-kali merasakan perlakukan tidak adil, dikhianati dan dianaktirikan.
Baru-baru ini, mencuat dua bentuk perlakuan tidak adil terhadap Aceh, yang pertama dirasakan elite pemerintah Aceh dan kedua menimpa rakyat kecil. Secara mengejutkan, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan bahwa pemerintah Pusat mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam MoU Helsinki dengan mengabaikan tuntutan Pemerintah Aceh seperti isi butir-butir MoU Helsinki, kendati usia perdamaian Aceh sudah 9 tahun.
Menurut Zaini, setidaknya ada tiga butir MoU yang diabaikan Pusat, yakni pembentukan Pengadilan HAM, Pembentukan Komisi Penyelesaian Klaim dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta beberapa turunan UUPA dalam bentuk Perpres dan Peraturan Pemerintah. “Kalau turunan UUPA ini tidak turun, maka saya khawatir rakyat Aceh akan bangkit untuk melawan ketidakadilan Pemerintah Pusat. Sejarah mencatat, bahwa setiap ketidakadilan bagi Aceh, rakyatnya akan melawan untuk menjaga harkat dan marwah ke-acehannya,” ujar Zaini yang mantan Menlu GAM ini (Serambi, 16/8/2014).
Sumut Benci Aceh?
Kalau Gubernur Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat, maka lain lagi cerita yang dihadapi kecil. Rakyat Aceh merasakan perlakukan kasar dan diskriminatif oleh “negara tetangga”, Sumatera Utara, Indonesia. Sedikitnya ada dua fenomena menyedihkan yang menimpa rakyat Aceh ketika melancong ke Sumut.
Pertama, mobil pribadi pelat BL kerap mendapat perlakuan diskriminatif oleh aparat kepolisian di wilayah perbatasan Sumut – Aceh. Berbagai alasan dicari agar pemilik kendaran pelat BL dapat diperas. Jika tidak menemukan adanya pelanggaran lalu lintas, maka kaca film, segi tiga pengaman, racun api hingga kotak P3K menjadi alasan untuk memeras warga.
Pemilik kendaraan pelat BL mulai resah menjelang memasuki gerbang perbatasan dengan Sumut. Jantung mereka dag dig dug khawatir terjaring razia khusus pelat BL. Pedagang asesoris mobil di Kuala Simpang memanfaatkan fenomena ini sebagai peluang bisnis dengan menyediakan fasilitas ekstra bagi kendaraan roda empat. Semoga persoalan ini dapat segera dinormalkan agar tak menakutkan laksana perbatasan Palestina-Israel.
Pemerasan gaya preman oleh oknum aparat negara ini sudah sangat meresahkan, dan pernah beberapa kali diangkat media massa. Kapolda Aceh pernah berjanji akan membahas masalah ini dengan Polda Sumut. Namun, persoalan ini terus berlanjut, seakan ada pembiaran. Rakyat Aceh pun pasrah dan menganggap negara tidak peduli pada derita mereka.
Kedua, bus pelat BL kerap menjadi sasaran pelemparan batu oleh manusia bejat di wilayah Sumut. Korban pun berjatuhan, mulai sopir, penumpang dewasa hingga bayi dalam gendengon. Bus jurusan Banda Aceh – Medan pun terpaksa memasang jeruji besi di bagian kaca depan untuk menahan serangan dadakan di kegelapan malam. Dulu, di era konflik, kendaraan bertopeng besi hanya ada pada truck reo milik militer dalam bertempur, tapi kini malah terjadi pada kendaraan sipil.
Memasang topeng besi pada kepala bus adalah inisiatif sopir untuk melindungi diri dan penumpang dari serangan “monster”. Padahal idealnya bukan kaca depan bus yang mesti dibalut, tetapi pelaku pelemparan yang harus ditangkap dan diberi pelajaran sehingga mencegah kejadian serupa. Tapi itulah Indonesia, masyarakat lebih proaktif dibanding aparatur negara yang hidupnya dibiayai dari pungutan pajak rakyat jelata. Rasanya bukan Indonesia namanya kalau rakyat merasa terlindungi tanpa mengadu.
Mengetahui kaca depan bus sudah dibalut jeruji besi, maka pelempar batu mengarahkan lemparannya ke badan bus agar dapat mencelakakan penumpang. Kejadian paling tragis terjadi Senin (18/8/2014) dini hari. Kali ini lemparan batu ke kaca samping bus melukai kepala bayi dan beberapa penumpang lain. Kepala bayi malang itu harus dijahit ketika sampai di Puskesmas di Aceh Tamiang. NKRI terasa tanpa makna bagi warga Aceh dalam menghadapi teror ini. Mereka pantas mempertanyakan, jangan-jangan petinggi NKRI tak pernah menggap Aceh sebagai anak kandungnya. Duh!
Kasus razia kendaraan pelat BL dan pelemparan bus di wilayah Sumut sudah terjadi berulang kali. Kapolres Langkat sebagaimana dikutip Kapolda Aceh mengaku pernah menembak dan menangkap 10 pelaku kejahatan serupa pada akhir Juli 2014 lalu (Serambi, 20/8/2014). Informasi penangkapan pelaku pelemparan ini patut diapresiasi walau agak terlambat diketahui. Penangkapan dan proses hukum terhadap penjahat ini patut dikawal dan dipublikasi agar menjadi pelajaran bagi (calon) pelaku lainnya untuk tidak melakukannya.
Ketergantungan pada Medan
Dari dulu Aceh terlihat sangat bergantung pada Sumut. Kota Medan seakan menjadi ibukota utama bagi Provinsi Aceh. Warga Aceh menjadikannya sebagai tempat transit, tempat tamasya dan berbelanja. Kebutuhan warga Aceh hampir seluruhnya didatangkan dari Sumut. Mulai mobil, pakaian, hingga makanan kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng sampai telur ayam. Uang dari Aceh pun mengalir deras ke Medan.
Pada sisi lain, terdapat pengusaha asal Aceh yang menjamur di Kota Medan. Mereka dikabarkan enggan mengembangkan usahanya ke Aceh. Pemerintah Aceh tampaknya gagal dalam membujuk mereka untuk membangun kampung halaman. Pemerintah Aceh juga gagal dalam memangkas ketergantungan Aceh pada Medan, walau Aceh memiliki kewenangan dan anggaran melimpah dari dana otonomi khusus dan dana lain-lain. Posisi Aceh sebagai konsumen produk Medan pun akan terus berlanjut hingga entah kapan.
Ganti kacamata pemimipin
Dalam kacamata Indonesia, Aceh kerap dipandang daerah tujuan akhir di ujung barat Sumatera. Anggapan tak ada daerah lain setelah Aceh membuat Aceh mati suri. Padahal dalam kacamata dunia, Aceh adalah daerah strategis yang terletak di tengah-tengah arus lalu lintas masyarakat dunia.
Di bagian barat Aceh terhampar benua Afrika dan Timur Tengah yang terhubung dengan Eropa. Sementara di bagian utara terdapat semenanjung Malaya, Thailand hingga India. Nah, pemimpin Aceh pantas mengarahkan pandangannya ke kawasan-kawasan itu, apalagi MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) memungkinkan Aceh untuk mencoba lahan yang pernah digarap pada masa Kesultanan Aceh.
Dengan menggunakan kacamata dunia, tingkat ketergantungan Aceh pada Medan sejatinya dapat dikurangi. Saat ini hubungan udara antara Aceh dengan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang (Malaysia) via Blang Bintang sudah terjalin dengan baik. Kedatangan orang Aceh ke negara tetangga tidak mendapat perlakuan diskriminatif seperti yang diperlakukan “negara tetangga” Sumut, Indonesia. Belum pernah terdengar kabar orang Aceh diperas dan dilempari ketika mendarat di Kuala Lumpur. Nah, mana yang lebih bersaudara?
Oleh sebab itu, ada baiknya Pemerintah Aceh di bawah duet elite GAM Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk memaksimalkan jalinan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Jika selama ini hanya tersedia transportasi udara, maka tak salah diujicoba transportasi laut (penumpang dan cargo) yang memungkinkan kendaraan dari Aceh dan Malaysia diangkut untuk memudahkan transportasi warga ketika sampai di sana. Nah, kita tunggu reaksi elite Aceh dalam menjawab masalah rakyatnya. Semoga!

Dimuat di Rubrik Opini Harian Serambi Indonesia, edisi Sabtu (23/8/14).
http://aceh.tribunnews.com/2014/08/23/aceh-bukan-bagian-nkri

Kapal Ekspor Tersedia, Barangnya Mana?

Galeri

“Kalau barang ekspor mampu ditingkatkan, PT.Pelindo siap mendatangkan kapal lebih besar dengan kapasitas 500 ton. Begitu pula persediaan crane akan disesuaikan dengan jumlah barang yang diekspor,” Budi Setiadi, ST, MM Manager Teknik PT.Pelindo Wilayah I Perwakilan Krueng Geukueh   PT. … Baca lebih lanjut

9.739 Caleg Siap Stres

Galeri

Oleh     :  HASAN BASRI M.NUR Kalau diasumsikan setiap caleg mengeluarkan biaya kampanye rata-rata Rp.150 juta, maka dari total 10.487 caleg akan terkumpul total dana Rp.1.573.050.000.000. Fantastis! Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tampak lebih seru dibanding Pileg sebelumnya. Selain ketatnya persaingan antar … Baca lebih lanjut

Pertanggungjawaban Dunia-Akhirat

Galeri

Oleh : HASAN BASRI M NUR Seorang pemimpin dapat saja mengelak bertanggungjawab di pengadilan yang dibuatnya sendiri di dunia, tetapi tak akan pernah berhasil mengelabui Pengadilan Tuhan setelah kebangkitan dari alam kubur. Sesungguhnya setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin … Baca lebih lanjut